Skip navigation

JAKARTA – Pemerintah akan merestrukturisasi tarif listrik pada 2010 dengan mencabut subsidi untuk pelanggan mampu dan menerapkan tarif secara regional.

“Perumusan mulai digodok akhir 2009 ketika pembangkit-pembangkit 10.000 MW masuk ke sistem kelistrikan. Penerapannya akan dilakukan pada 2010,” kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono di Jakarta, Kamis (12/6/2008), kemarin.

Purwono mengatakan, dengan mencabut subsidi bagi pelanggan mampu dan memperluas penerapan tarif listrik berdasarkan wilayah, diharapkan setiap pelanggan membayar tarif yang sesuai. Selama ini mekanisme tarif regional baru berjalan di Batam dan Tarakan sejak 2006.

Dalam mekanisme tersebut, nantinya kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) apakah tarif listrik setiap wilayah akan di atas atau di bawah biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) atau tidak. Karena BPP di tiap daerah berbeda-beda,tarif listrik keekonomian di tiap daerah pun akan berbeda.

Sementara untuk tarif listrik bersubsidi, tetap menggunakan tarif ratarata nasional. Mana yang akan diterapkan, imbuh dia, tergantung tingkat kemampuan daerah masing-masing. Daerah yang kaya dapat memberikan subsidi kepada masyarakat berupa insentif.

“Tapi, meskipun penerapan tarif regional diberlakukan, kita akan upayakan untuk pelanggan kecil tetap diberlakukan tarif nasional, sementara untuk rumah tangga besar, bisnis, dan industri harus membayar sesuai (harga) keekonomian di daerah masing-masing,” tuturnya.

Saat ini BPP rata-rata PLN sekitar Rp950 per kilowatt hour (kWh), sementara tarif dasar listrik saat ini sekira Rp630 per kWh, sehingga selisih yang ada masih cukup besar, yakni Rp320 per kWh.

Dengan masuknya pasokan listrik dari pembangkit 10.000 MW, BPP diperkirakan turun menjadi Rp700 per kWh. Purwono berharap perluasan penerapan tarif secara regional ini akan menciptakan subsidi silang.

Menurut dia, di Batam yang telah menerapkan sistem ini, kontribusi yang diberikan cukup besar. Sebab, pelanggan di kota ini 80 persen merupakan kalangan bisnis dan industri. Mengenai batasan pelanggan mana yang akan menerima subsidi dan pelanggan mana yang harus membayar harga keekonomian, Purwono mengatakan hal itu belum ditentukan.

Kata dia, pemerintah akan mengevaluasi berapa tingkatan tarif yang wajar dan juga akan melakukan penyederhanaan golongan tarif.

Dihubungi terpisah, pengamat listrik dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian ReforMiner Institute Nanda Avianto Wicaksono menuturkan, kendati diterapkan harga listrik berdasarkan wilayah, tidak berarti BPP di wilayah bersangkutan bisa diturunkan.

Selain itu, tambah dia, sebelum merealisasikan hal tersebut, pemerintah harus memiliki konsep kelistrikan jangka panjang untuk energi primer sehingga pasokan daya di setiap daerah terpenuhi dengan harga murah.

“Jika tidak, konsekuensinya subsidi listrik justru akan semakin besar dan terus-menerus membebani negara,” tandasnya. (sindo//hsp) www.anakbangsa69.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: